TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Indonesia ke depan bakal menghadapi persoalan pangan, energi, air, dan lingkungan sebagai akibat ledakan penduduk 2050.

Padahal, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang belum diatasi yakni kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan, utang dan ketergantungan terhadap luar negeri.

Secara keseluruhan pembangunan perekonomian selama ini baru berhasil membawa Indonesia sebagai salah satu negara dari 20 negara terbesar produk domestik bruto (PDB). Belum berhasil mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

"Model pembangunan perekonomian ke depan harus berorientasi pada model dan strategi pembangunan perekonomian yang mampu meningkatkan pertumbuhan PDB dan pendapatan nasional per kapita harus mampu mengurangi secara nyata kemiskinan, kesenjangan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara serta mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) periode 2013-2017, Ir Bambang Hendroyono MM usai membuka Workshop Indonesia Agri-Incorporated: Revolusi Pembangunan Pertanian Menuju Visi Pertanian Indonesia 2045 yang diselenggarakan HA-IPB, Senin (8/12/2014).

Menurut Bambang, model dan strategi pembangunan perekonomian selama ini tidak berakar pada keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa.

Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan tersebut tentunya memerlukan pendekatan Not Business As Usual, terobosan atau revolusioner dalam pembangunan pertanian ke depan.

Pendekatan not bussiness as usual terobosan revolusioner dalam pembangunan pertanian dituangkan secara sistematis dan bertahap melalui revolusi pembangunan pertanian yang mencakup enam aspek penting dan utama pembangunan pertanian.

Pertama, revolusi pengembangan kelembagaan pertanian. Kedua, revolusi pengembangan kepemimpinan dan SDM pertanian. Ketiga, revolusi pengembangan inovasi dan teknologi pertanian.

Keempat, revolusi pengembangan komoditas pertanian. Kelima, revolusi pengembangan infrastruktur pertanian, dan keenam, revolusi pengembangan kebijakan pertanian.

"Cetak Biru Indonesia Agri-incorporated: Revolusi Pembangunan Pertanian menuju Visi Pertanian Indonesia 2045 merupakan salah satu wujud kongkrit kepedulian dan komitmen seluruh pengurus HA-IPB dan alumni IPB untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya," kata dia.

Bambang menuturkan, cetak biru ini akan disampaikan kepada Pemerintah baru Republik Indonesia 2014-2019 dan seluruh pemangku kepentingan utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan Indonesia. Cetak Biru ini diharapkan dapat menjadi arah dan strategi Gerakan Revolusi Pembangunan Pertanian.

DPP HA-IPB akan melakukan sosialisasi Cetak Biru ini ke publik, khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta agroindustri produk dan produk turunan pertanian,perikanan dan kehutanan.

"DPP-HA IPB juga akan membentuk Tim Penggerak, Tim Advokasi dan Tim Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Revolusi Pembangunan Pertanian dengan harapan Gerakan Revolusi Pembangunan Pertanian berjalan sesuai dengan konsep, Desain dan Strategi yang tertuang dalam Cetak Biru ini dan revisinya," kata dia.

Ia menambahkan, keenam pendekatan tersebut dilakukan secara terintegrasi dan bertahap selama proses industrilisasi pertanian berbasis kerakyatan agar transformasi perekonomian pertanian dari pertanian subsistem yang mengandalkan tenaga kerja murah dan produksi hutan mentah, sehingga produktivitas, kualitas, kosistensi dan nilai tambah serta daya saing rendah menjadi pertanian yang lebih mengandalkan skala usaha ekonomis, tenaga kerja terampil, teknologi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran produk, sehingga produktivitas, kualitas, kosistensi, nilai tambah, dan daya saing tinggi pasar.

"Keenam pendekatan tersebut dilaksanakan dengan semangat dan nilai-nilai Indonesia Agri-incorporated," ucap Bambang.