Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Lahan Tambang, Warga Demo Aziz Syamsuddin

Sementara 10 perwakilan delegasi diterima audiensi oleh Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, dari Fraksi PDIP.

Soal Lahan Tambang, Warga Demo Aziz Syamsuddin
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekitar 60 warga suku Dayak dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, berdemonstrasi di depan pintu gerbang DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015) siang.

Mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin terkait sengketa lahan tambang seluas 2.000 hektare di Kecamatan Dusun Timur. Sementara 10 perwakilan delegasi diterima audiensi oleh Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, dari Fraksi PDIP. Aziz, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, dituding hendak mengambil alih lahan tersebut.

“Kami mendesak agar Aziz diperiksa dan ‘diadili’ karena ia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Hair (42), koordinator aksi.

Dengan berpakaian seragam batik khas Dayak, mereka juga mengusung puluhan spanduk bergambar foto Aziz Syamsuddin dan bertuliskan, antara lain, “Aziz pilih mundur atau kami gusur”, “MKD segera adili dan hukum Aziz Syamsuddin”, “Urus politik saja, jangan urus tambang”, dan “Aziz Syamsuddin datang, lahan kami direbut”.

Pada 30 April 2015, kata Hair, Aziz mendatangi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Barito Timur untuk menekan agar dilakukan eksekusi atas lahan tambang milik PT Putri MEA yang sebagian besar masih dikuasai masyarakat suku dayak dan menjadi tempat bergantung hidup 15.000 warga, namun kini hendak diambil alih Aziz. “Seminggu setelah didatangi Aziz, Ketua Pengadilan Negeri itu dipindahtugaskan ke tempat lain karena menolak eksekusi,” jelas Hair.

Hair mengancam, bila MKD tidak menyidangkan Aziz dan kemudian menjatuhkan sanksi karena diduga telah melanggar kode etik DPR, maka pihaknya akan mengadu ke Presiden Joko Widodo.

“Bila Presiden juga tidak bertindak, maka terpaksa kami akan mempertahankan dan menduduki lahan tersebut sampai titik darah penghabisan,” tegasnya sambil menambahkan, pada 18 Mei lalu pihaknya sudah mengirim surat ke MKD. “Hari ini kita tagih MKD supaya segera menyidangkan Aziz Syamsuddin,” tandasnya sambil mengklaim Wakil Ketua MKD Junimart Girsang berjanji akan menindaklanjuti pengaduan itu.

Sementara itu, Aziz Syamsuddin seperti dikutip sejumlah media membantah tudingan hendak menyerobot atau mengambil alih lahan milik PT Putri MEA atau menjadi makelar kasus tersebut. Aziz mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan perusahaan berupa surat pernyataan penyerahan kepemilikan kepada dirinya selaku ahli waris hingga dibuatkan akta notarisnya.

PT Putri MEA yang bergerak di bidang pertambangan itu diklaim Aziz merupakan warisan almarhum kakaknya, Andi Rahman Aziz Gani, yang meninggal dunia dua tahun lalu.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas