Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Calon Kapolri

DPR Harus Uji Konsep Reformasi Kepolisian yang Diusung Tito Karnavian

Dalam konteks ini, maka proses fit dan proper test di Senayan harus menggali lebih dalam secara objektif konsep reformasi Kepolisian yang dibawa Tito.

DPR Harus Uji Konsep Reformasi Kepolisian yang Diusung Tito Karnavian
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dahnil Anzar Simanjuntak, Ray Rangkuti dan anggota lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan bersama Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati (kanan) memberi keterangan pers usai menyerahkan uang senilai Rp100 juta kepada KPK di KPK, Jakarta, Kamis (19/5/2016). Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan meminta KPK menyelidiki asal muasal uang Rp100 juta yang diserahkan Densus 88 kepada keluarga Terduga Pelaku Teroris Siyono karena uang tersebut diduga merupakan hasil gratifikasi yang diterima Densus 88. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan calon Kapolri tunggal ke DPR. Mengacu pada konstitusi dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, proses pengajuan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri oleh Presiden ke DPR adalah sah secara hukum dan konstittusional.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Presiden mengajukan Tito Karnavian diyakini dalam kerangka mempercepat proses reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yang lebih profesional.

Dalam konteks ini, maka proses fit dan proper test di Senayan harus menggali lebih dalam secara objektif konsep reformasi Kepolisian yang dibawa Tito Karnavian.

"Bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yang dimilikinya," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Direktur Advokasi YLBHI Bahrain kepada Tribun, Senin (20/6/2016).

Apalagi berkaca kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Proses fit dan proper test di DPR lebih condong pada kepentingan politik kelompok politik dibandingkan pendalaman agenda-agenda reformasi di internal Kepolisian.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, katanya, cara pandang ini tentu saja merugikan publik dan mengabaikan agenda reformasi penegakan hukum.

"Oleh karena itu, untuk menghindari politisasi pemilihan Kapolri, sudah seharusnya DPR segera mengambil keputusan," jelasnya.

Apalagi UU Polri, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menambahkan bahwa proses persetujuan memiliki waktu yang limitatif.

"Pasal 11 ayat (2) UU Polri menyatakan bahwa paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR harus memberikan keputusan," ucapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Wahid Nurdin
  Loading comments...

Berita Terkait :#Calon Kapolri

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas