Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Dahlan Iskan Terjerat Kasus

Kejaksaan Agung: Sprindik Dahlan Iskan Terbit 26 Januari 2017

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dengan tersangka Dahlan Iskan diterbitkan Pidsus Kejaksaan Agung sejak 26 Januari 2017.

Kejaksaan Agung: Sprindik Dahlan Iskan Terbit 26 Januari 2017
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Dahlan Iskan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik Kementerian BUMN Tahun 2013 senilai Rp 32 miliar.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dengan tersangka Dahlan Iskan diterbitkan Pidsus Kejaksaan Agung sejak 26 Januari 2017.

"Benar, Sprindiknya 26 Januari 2017," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mohammad Rum, melaui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (2/2/2017) malam.

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Dahlan Iskan diduga bersama-sama menyalahgunakan wewenang terkait proyek mobil listrik di Kementerian BUMN pada 2013.

Saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, penasihat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway, mengaku belum mengetahui penetapan tersangka kliennya ini.

Ia juga mengaku belum ada panggilan pemeriksaan untuk Dahlan Iskan dengan status tersangka terkait kasus tersebut.

"Sampai saat ini belum ada panggilan sebagai tersangka. Mungkin saja Sprindik boleh dulu, dari situ baru ditetapkan tersangka," kata Pieter.

Kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas