Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Gamawan Sebut Pengubahan Penganggaran Proyek e-KTP Terjadi Sejak Era Mardiyanto

"Saya tidak ingat argumentasinya, karena sudah lama sekali, argumentasinya saya tidak ingat, tentu ada argumentasianya,"

Gamawan Sebut Pengubahan Penganggaran Proyek e-KTP Terjadi Sejak Era Mardiyanto
TRIBUNNEWS.COM / HERUDIN
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersaksi pada persidangan dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/3/2017) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awalnya sumber pendanaan proyek e-KTP berasal dari Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Namun, belakangan sumber pendanaan proyek e-KTP diubah menjadi  dari APBN.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan sumber pendaanaan itu diubah mengacu hasil rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI.

Ia pun mengaku lupa argumentasi pengubahan pendanaan tersebut.

Baca: Mantan Sekjen Kemendagri Ungkap Pertemuan di Hotel Gran Melia Dengan Setya Novanto Terkait e-KTP

Baca: MAKI Sebut Penjelasan Setya Novanto Bohong Terkait Kasus e-KTP

Baca: Ada Pesan Dari Setya Novanto Untuk Terdakwa Korupsi KTP Elektronik Lewat Mantan Sekjen Kemendagri

"Mungkin ada (argumentasinya) waktu itu, tapi saya tidak ingat lagi," ujar Gamawan Fauzi dalam persidangan kasus e-KTP, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Dalam sidang tersebut, anggota Majelis Hakim Franky Tambuun sempat menanyakan apakah Gamawan sempat menanyakan alasan pengubahan pembiayaan tersebut kepada DPR.

Mendengar pertanyaan hakim, Gamawan mengaku tidak ingat.

"Saya tidak ingat argumentasinya, karena sudah lama sekali, argumentasinya saya tidak ingat, tentu ada argumentasianya, tentu (orang-orang) DPR bisa ingat," katanya.

Gamawan pun mengatakan jika pengubahan pembiayaan proyek tersebut sudah ditetapkan sejak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin Mardiyanto.

Usai persidangan, kepada wartawan Gamawan kembali menegaskan bahwa pengubahan sistem penganggaran proyek e-KTP sudah terjadi sejak posisi Mendagri dijabat Mardiyanto.

"Jadi jangan ada fitnah-fitnah lagi, kalau nggak tahu persoalannya," ucapnya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas