Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Imam Priyono Saksikan Langsung Sidang Perselisihan Pilkada Kota Yogyakarta di MK

Imam Priyono hadir langsung dalam sidang perselisihan pilwali Kota Yogyakarta di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Imam Priyono Saksikan Langsung Sidang Perselisihan Pilkada Kota Yogyakarta di MK
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Kandidat Pilwali Kota Yogyakarta, Imam Priyono bersaksi sebagai pemohon dalam sidang perselisihan Pilwali Kota Yogyakarta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017). TRIBUNNEWS.COM/RIZAL BOMANTAMA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wali Kota Yogyakarta nomor pemilihan satu Imam Priyono hadir langsung dalam sidang perselisihan pilwali Kota Yogyakarta di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

Mengenakan kemeja batik warna jingga, pria yang juga masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta ini duduk di belakang kuasa hukumnya, Cahyo Gani Saputro yang membacakan gugatan pemohon, dalam hal ini Imam Priyono dan Ahmad Fadli.

Ia menggugat keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2017.

Dalam Pilkada Kota Yogyakarta itu pasangan Imam Priyono-Ahmad Fadli mengumpulkan sebanyak 99.146 suara atau kalah dengan selisih 0,59 persen dari pasangan calon nomor dua Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi.

Baca: Polisi Buru Yohanes Terduga Pembunuh Jurnalis Palu Ekspres

"Jadi legal standing kami jelas dan layak mengajukan gugatan ke MK," ujar Gani Cahyo Saputro.

Dalam gugatannya Imam Priyono dan Ahmad Fadli melaporkan beberapa tindak kecurangan yang diduga dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai termohon.

Antara lain adanya suara sah yang dianggap tidak sah di Kelurahan Pringgan, Kecamatan Danurejan; permintaan data pemilih tambahan (dptb) yang tidak diakomodasi KPU Kota Yogyakarta, dan adanya penggerakan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Tuntutan kami adalah pemilihan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Yogyakarta atau dengan alternatif penghitungan suara ulang," jelas Imam Priyono kepada Tribunnews.com.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas