Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Kasus Korupsi e-KTP Tak Berhenti Hanya pada Dua Terdakwa

KPK masih berupaya mencari bukti-bukti untuk menjerat tersangka baru Kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP berbasis NIK periode 2011-2012.

Kasus Korupsi e-KTP Tak Berhenti Hanya pada Dua Terdakwa
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kanan) bersama mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap bersiap memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017). Pada sidang yang menghadirkan enam saksi itu, Gamawan mengaku tidak menerima uang dari proyek E-KTP. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP berbasis NIK periode 2011-2012 terus bergulir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya mencari bukti-bukti untuk menjerat tersangka baru.

Sidang kasus e-KTP tersebut sudah digelar dua kali di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang itu menjadi bahan KPK mencermati fakta-fakta persidangan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan fakta-fakta persidangan itu akan dikembangkan oleh KPK sebagai upaya untuk menjerat tersangka baru.

"Kami mengamati dan mencermati proses persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP. Fakta itu penting bagi KPK membuktikan dakwaan dua terdakwa (Irman dan Sugiharto)," ujar Febri Diansyah, Jumat (17/3/2017).

Sejauh ini, persidangan sudah masuk ke agenda pemeriksaan saksi. Pada Kamis kemarin, sudah ada tujuh orang saksi dimintai keterangan terkait kasus korupsi yang menelan kerugian sebesar Rp 2,3 triliun.

Mereka yaitu, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Kabiro Perencanaan Kemendagri 2014-2010 Yuswandi A Temenggung.

Ada juga eks Ketua Komisi II DPR RI Chaeruman Harahap, Elvius Dailami, Direktur Utama PT Karsa Wira Utama Winata Cahyadi dan Dirjen Administrasi Kependudukan 2005-2009 Rasyid Saleh.

"Kemarin banyak fakta yang sudah disampaikan, baik untuk pembuktian kedua terdakwa maupun kepentingan pengembangan kasus karena KPK tidak berhenti pada dua terdakwa," tutur Febri.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas