Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Tolak Revisi Undang-undang, Rektor dan Guru Besar Bela KPK

Perwakilan dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi mendatangi kantor KPK , di Jakarta, Jumat (17/3/2017) sore.

Tolak Revisi Undang-undang, Rektor dan Guru Besar Bela KPK
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
?Beberapa perwakilan dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi dari beragam Perguruan Tinggi, Jumat (17/3/2017) sore menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapat serangan balik setelah melimpahkan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah nama besar, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi siap jadi beking dan memberi dukungan kepada lembaga antirasuah itu.

Perwakilan dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi mendatangi kantor KPK , di Jakarta, Jumat (17/3/2017) sore.

Mereka mendukung KPK menuntaskan kasus e-KTP dan menolak rencana DPR melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK yang belakangan disosialisasikan ke beberapa kampus.

"Kedatangan kami ingin memberikan dukungan pada KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Selain itu kami juga menolak sosialisasi revisi Undang-undang KPK," ucap Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Asep.

Ia menjelaskan alasan menolak rencana revisi UU KPK yang digulirkan DPR karena lembaga tersebut tiba-tiba melakukan sosialisasi, padahal seharusnya lebih tepat konsultasi.

Menurut Asep, jika tema roadshow adalah sosialisasi berarti revisi UU KPK sudah hampir rampung.

Namun apabila menggunakan istilah konsultasi, berarti DPR meminta masukan para akademisi di perguruan tinggi.

"Konsultasi dengan sosialisasi itu berbeda. Untuk sementara ini revisi UU KPK tidak terlalu urgen karena KPK sudah berjalan baik," tegasnya.

Asep melanjutkan apabila program penindakkan korupsi dalam kasus e-KTP ingin tuntas, seharusnya DPR maupun pemerintah mendukung KPK bukan malah melemahkan.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas