Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Hak Angket E-KTP Dikhawatirkan Jadi Ajang Pembelaan Anggota DPR

Pakar Hukum Tata Negara UGM Zaenal Arifin Mochtar tidak mempermasalahkan usulan hak angket kasus e-KTP

Hak Angket E-KTP Dikhawatirkan Jadi Ajang Pembelaan Anggota DPR
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara UGM Zaenal Arifin Mochtar tidak mempermasalahkan usulan hak angket kasus e-KTP. Usulan tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Zaenal menuturkan hak angket dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dengan mengumpulkan bukti-bukti kasus e-KTP. Zainal mangatakan hal itu masuk dalam ranah pengawasan DPR.

"Yang saya khawatirkan ranah angket hal tidak masuk diakal, jadi ajang pembelaan sesama teman atau menyalahkan Agus Rahardjo karena bekas ketua LKPP padahal tidak mengikat dalam proses pengadaan, dia memberikan saran" kata Zaenal di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (19/3/2017).

Zaenal mengatakan pengadilan akan membuka seluruh proses e-KTP. Ia yakin persidangan juga akan mengungkap pihak-pihak yang mengembalikan dana dari proyek e-KTP.

Ia menekankan kekhawatirannya hak angket diusulkan karena banyaknya politikus di DPR yang terseret kasus tersebut.

"Kebakaran jenggot mereka, lalu ditimpakan kepada KPK. Setya Novanto bilang KPK jangan membuat kegaduhan, itu salah alamat kritikan itu, yang membuat kegaduhan kepentingan pihak tertentu kalau dialamatkan ke KPK yang proses hukum kayak gitu, transparan," ujar Zaenal.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas