Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

'KPK tak Mungkin Asal Sebut'

KPK tentunya tidak sembarangan menyebutkan nama dan keterlibatan seseorang di dalam dakwaan.

'KPK tak Mungkin Asal Sebut'
Kompas.com/Abba Gabrillin
Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP setebal 24.000 halaman dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017). KOMPAS.COM/ABBA GABRILLIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Indo Barometer M Qodari menilai kasus dugaan korupsi dalam mengadaan e-KTP meruntuhkan nama baik partai politik. Terutama partai politik yang kemudian dapat dibuktikan terseret dan dalam kasus ini.

Elektabilitas partai politik (parpol) yang diduga terkait korupsi e-KTP berpotensi melemah pada pemilihan umum tahun 2019.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik bisa jadi menurun secara signifikan. Apalagi, pada 2019 dilakukan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden," ungkap M Qodari, saat diskusi "Perang Politik e-KTP" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017) kemarin.

Dampak terbesar menurut M Qodari, dialami partai politik yang berlatar belakang agama atau partai politik yang selama ini dianggap cukup bersih oleh masyarakat.

Di lain sisi, partai-partai baru yang akan ikut dalam Pemilihan Umum 2019 lalu nanti memiliki peluang untuk mendulang suara dari masyarakat.

"Penilaian publik tergantung partainya juga. Ada kavling partai bersih dan partai yang sudah biasa kotor. Dalam keadaan ini, partai-partai baru tentunya punya peluang," tambah Qodari.

Baca: 14 Nama jadi Amunisi KPK

Dalam kasus ini kemudian terungkap, uang panas korupsi e-KTP tidak hanya mengalir ke puluhan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, tapi juga ke beberapa partai politik besar.

Keterangan itu, telah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam menganggap, bantahan oleh orang yang diduga terlibat kasus itu hal yang lumrah.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas