Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Fahri Bantah Hak Angket e-KTP Serang Agus Rahardjo

Fahri mengatakan Pansus e-KTP dibentuk untuk memastikan audit BPK atau BPKP yang benar dalam proyek itu.

Fahri Bantah Hak Angket e-KTP Serang Agus Rahardjo
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah wacana hak angket kasus e-KTP untuk membela anggota DPR.

Kekhawatiran itu muncul karena banyaknya nama politikus yang terseret kasus tersebut.

"Gimana mau membela kan dasarnya audit dan rapatnya terbuka enggak mungkin dibela," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Fahri mengatakan Pansus e-KTP dibentuk untuk memastikan audit BPK atau BPKP yang benar dalam proyek itu.

Dimana audit itu juga digunakan untuk mengungkap kerugian negara proyek di era Mendagri Gamawan Fauzi.

"Itu enggak bisa diputuskan di pengadilan," kata Fahri.

Selain itu, Fahri mengatakan hak angket dapat mengungkap pihak-pihak yang mengembalikan uang proyek e-KTP.

Uang tersebut diduga diterima pada 2010. Setelah tujuh tahun diterima dan diakui, uang tersebut akhirnya dikembalikan ke KPK.

"Tetapi tidak ditersangkakan dan kita tidak tahu siapa orangnya, ada orang yang belum jelas sudah ramai orangnya itu sudah jadi bulan-bulanan gimana itu, kan harus diinvestigasi menyeluruh, ini kan momentum perbaikan barang dan jasa," ujar Fahri.

Fahri juga membantah hak angket diajukan untuk menyerang Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Fahri, Agus dapat mengundurkan diri dari jabatannya bila terlibat kasus itu.

Fahri mengingatkan DPR memiliki tugas pengawasan. Sehingga institusi itu dapat mengawasi KPK.

"Masalahnya orang menganggap kita mengawasi KPK, dianggap menghambat. Terus KPK yang ngawasin siapa kalau bukan DPR? presiden saja diawasin," kata Fahri.

Fahri menuturkan kerja KPK yang menangkap koruptor belum tentu bekerja secara benar. Hal yang sama, ia katakan terkait kerja Densus 88 Antiteror.

"Orang ditangkap korupsi belum tentu benar. Kerjanya sama kayak Densus, Densus membunuh teroris belum tentu benar, yang benar enggak terbunuh dan enggak ada teroris," kata Fahri.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas