Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Jika Lindungi Novanto pada Kasus E-KTP, Golkar Akan Merugi

Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan E-KTP

Jika Lindungi Novanto pada Kasus E-KTP, Golkar Akan Merugi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua DPR Setya Novanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan) dan Agus Hermanto (kedua kiri) berjalan keluar ruangan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pembacaan pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 oleh Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (kasus korupsi e-KTP).

Seperti diungkapkan dalam dakwaan persidangan, Novanto diduga memiliki peran dalam penentuan anggaran proyek e-KTP.

Meski begitu, Partai Golkar seolah melindungi pimpinannya tersebut. Hal itu dinilai cukup merugikan partai. Salah satunya karena bisa berdampak terhadap suara partai pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

"Kalau bicara itu, sudah jelas merugikan betul," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Sinyal melindungi Setya Novanto sebagai pimpinan salah satunya ditunjukkan dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus mengatakan bahwa kasus e-KTP tak akan dibahas pada forum Rapat Pimpinan Nasional yang akan digelar dalam waktu dekat.

Sejumlah tokoh senior partai dan pengurus partai juga kompak menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak akan diselenggarakan.

Meski dianggap akan merugikan partai, namun Lucius mengatakan hal tersebut sudah bukan hal baru bagi Golkar yang sejak dulu kerap memelihara kader-kadernya, termasuk yang terjerat kasus korupsi.

"Apalagi Golkar menunjukkan betul sisi pragmatisme politiknya. Siapa yang memiliki harta terbanyak, dialah yang berhak atas kursi tertinggi parpol," ucap Lucius.

Hal itulah yang menurut Lucius membuat Golkar tetap mempertahankan Novanto meski dengan permasalahan yang melekat pada Ketua DPR RI itu. Sekalipun, risikonya adalah membuat partai terjungkal.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas