Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Fraksi Pendukung Pemerintah Tidak Lihat Urgensi Hak Angket Ahok Gate

Fraksi partai-partai pendukung pemerintah tidak melihat urgensi hak angket Ahok Gate, saat menggelar rapat di ruang Fraksi Nasdem

Fraksi Pendukung Pemerintah Tidak Lihat Urgensi Hak Angket Ahok Gate
Ferdinand Waskita
Fraksi partai-partai pendukung pemerintah tidak melihat urgensi hak angket Ahok Gate, saat menggelar rapat di ruang Fraksi Nasdem di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi partai-partai pendukung pemerintah tidak melihat urgensi hak angket Ahok Gate, saat menggelar rapat di ruang Fraksi Nasdem di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Fraksi pendukung pemerintah yang mengikuti rapat tersebut yakni NasDem, Golkar, PKB, PDIP, Hanura dan PPP.

"Kami dari fraksi pemerintah menganggap bahwa keputusan dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Pak Basuki merupakan keputusan yang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dikaitkan dengan UU Pemda," kata Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Empat Fraksi yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat mengajukan hak angket Ahok Gate. Hal itu terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, meski berstatus terdakwa kasu penistaan agama.

"Kata kuncinya adalah berkaitan dengan tuntutan minimal 5 tahun atau tuntutan maksimal 5 tahun. Setelah kami seksama pelajari apa yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kami merasa landasan hukum yang dipakai Mendagri sudah cukup sehingga dasar hukumnya cukup kuat," kata Agus.

Agus menuturkan fraksi pendukung pemerintah sepakat fraksi pengusul hak angket dapat meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR itu.

Agus mengatakan pihaknya juga mendukung niat baik Mendagri yang berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa soal pemberhentian kepala daerah. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi mengenai tafsir hukum pemberhentian Ahok yang telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama.

"Ada niat baik dari pemerintah, inisiatif dari pemerintah agar hal ini tidak berlarut-larut maka kita semua sdh tau bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri, sudah datang ke MA untuk meminta fatwa kepada otoritas lembaga kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia berkaitan polemik dari tafsir UU tersebut," kata Agus.

Agus pun meminta fraksi-fraksi pengusul Ahok menunggu Fatwa MA terkait persoalan Ahok. Agus menyarankan agar MA membuat keterangan tertulis soal fatwa itu sesuai dengan permintaan Mendagri.

"Apapun fatwa yang dilakukan otoritas tertinggi peradilan sebaiknya kita laksanakan Saya enggak tahu, enggak ada yang dengar. Kami belum dengar. Pak Mendagri minta fatwa atas dasar tertulis, jawaban MA kita harapkan ada hitam di atas putihnya," kata Agus.

Diketahui dalam pertemuan tersebut PAN sebagai fraksi pendukung pemerintah tidak hadir. Namun, Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menegaskan PAN akan menolak hak angket.

"Pasti lah. Partai-partai pendukung pemerintah. Saya pastikan itu," ujar Viktor.

Sedangkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adiyanto enggan berspekulasi mematahkan usulan hak angket di rapat paripurna. PDIP, kata Utut, mengutamakan musyawarah kepada fraksi pengusul untuk membatalkan angket.

"Kalau bisa kita musyawarah," ujar Utut.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas