Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Namanya Ikut Terseret, Anggota DPR Fraksi Golkar Melchias Mekeng Polisikan Andi Narogong

Salah seorang anggota Fraksi Golkar, Melchias Mekeng, kemarin resmi melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim Polri.

Namanya Ikut Terseret, Anggota DPR Fraksi Golkar Melchias Mekeng Polisikan Andi Narogong
Wartakota/Rangga Baskoro
Melchias Markus Mekeng usai melaporkan Andi Narogong di Bareskrim Mabes Polri, Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PAN di DPR merespon terkait dugaan aliran dana proyek e-KTP.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menduga adanya dugaan aliran dana proyek e-KTP yang dibagikan kepada beberapa angota partainya termasuk partai lain di DPR, tidak sampai kepada para politisi yang diungkap dalam dakwaan kasus ini.

Ketua Mahkamah Partai Golkar, Muladi menilai terlalu dini mewacanakan untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar terkait dugaan keterlibatan dalam kasus e-KTP ini.

Sementara salah seorang anggota Fraksi Golkar, Melchias Mekeng, kemarin resmi melaporkan Andi Narogong ke Bareskrim Polri.

"Masih terlalu cepat. Kita baca pengumuman KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga masih bingung," ujar Muladi usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Dalam dakwaan untuk tersangka Irwan dan Sugihrto dijelaskan, sekitar tahun 2009 lalu, Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, bersama sejumlah pejabat DPR lainnya saat itu--termasuk Anas Urbaningrum--disebut terlibat dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Dalam kasus e-KTP ini KPK sudah menetapkan dua tersangka. Masing-masing Sugiharto yang tak lain mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam dakwaan diungkap DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas