Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pembukaan UUD 1945 Isyaratkan Indoneisa Negara Kesejahteraan Umum

Menurut dia, besarnya PDB suatu negara tidak berbanding lurus dengan kemakmuran dari rakyat negara tersebut.

Pembukaan UUD 1945 Isyaratkan Indoneisa Negara Kesejahteraan Umum
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Pekerja melakukan bongkar muat oksigen di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis (15/12/2016). Pelabuhan yang sudah ada sejak abad ke-5 ini masih beroperasi mengantarkan barang dari Jakarta ke sejumlah daerah di Indonesia. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Capaian Indonesia dalam peningkatan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dikritik lantaran tidak merepresentasikan kesejateraan masyarakat.

Bekas Pemimpin Redaksi Harian Republika Nasihin Masha turut menegasikan pendekatan PDB sebagaimana dia mengutip pendapat ahli ekonomi Thomas Piketty.

Menurut Nasihin Masha sudah saatnya Indonesia kembali kepada pembukaan UUD 1945 yang mengatur mengenai kesejahteraan umum.

Menurut dia, besarnya PDB suatu negara tidak berbanding lurus dengan kemakmuran dari rakyat negara tersebut.

Secara sederhana, Nasihin Masha mencontohkan bagaimana sebuah perusahaan yang memiliki pendapatan besar tetapi ternyata penghasilan karyawan tidak mengalami kenaikan.

"Belum tentu gaji karyawan naik karena perusahaan investasi terus. GDP (Gross Domestic Product) naik terus, belum tentu masyarakat makmur," kata Nasihin Masha saat diskusi bertajuk Meraba Peluang Kebangkitan di Panggung Dunia di Menteng, Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Contoh lain, adalah negara-negara di Skandinavia. Menurut negara-negara yang berada di Eropa bagian utara tersebut bukanlah negara-negara yang memiliki GDP yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Namun, negara-negara tersebut terkenal sebagai negara yang aman dan rakyatnya makmur melebihi warga negara lainnya di muka bumi ini.

"Disana GDP tidak besar tapi sejahtera," kata dia.

Nasihin Masha menyayangkan 19 tahun setelah reformasi masyarakat justru semakin terbelah dan terbagi dalam berbagai macam kelompok yang kekinian semakin menegasikan satu sama lain.

Indonesia mengalami kemunduran karena bipolarisme, autoreject terhadap satu sama lain kini menggerogoti dunia kampus, birokrasi, masyarakat bahkan pers.

"Kita benar-benar dibelah-belah, dipaksa terus. Surat Edaran itu kan pembelahan. Ada satu lembagalah. Pembelahan ini yang terus menerus dipaksa, Benar-benar bipolar yang lebih berbahaya," kata dia.

Surat edaran yang dimaksud Nasihin Masha diduga yang dikeluarkan sebuah lembaga negara yang mengistruksikan agar pegawai di lingkungan tersebut tidak berjenggot dan memakai celana cungkring alias gantung.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas