Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Hak Angket KPK

Pansus Hak Angket Dinilai Hendak 'Aborsi' Proses Penegakan Hukum di KPK

Lebih lanjut ia menjelaskan pemanggilan ulang Miryam yang saat ini sedang tersangkut kasus hukum merusak sistem ketatanegaraan.

Pansus Hak Angket Dinilai Hendak 'Aborsi' Proses Penegakan Hukum di KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Massa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Waras membentangkan spanduk dan poster saat melakukan aksi di pelataran Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (15/6/2017). Aksi massa yang terdiri dari budayawan, seniman hingga aktivis antikorupsi tersebut untuk menyatakan diri menolak hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Publik sangat mudah menilai langkah DPR melalui Pansus Angket KPK memanggil mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, yang cenderung mengaborsi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Demikian Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan kepada Tribunnews.com, Senin (19/6/2017).

Hal ini disampaikan Erwin untuk menanggapi keinginan Pansus Angket KPK memanggil kembali Miryam.

Bahkan akan mengancam  memanggil paksa jika ketiga kalinya KPK tak memberikan izin Politisi Hanura itu memenuhi pemanggilan Pansus.

Lebih lanjut ia menjelaskan pemanggilan ulang Miryam yang saat ini sedang tersangkut kasus hukum merusak sistem ketatanegaraan dan sistem penegakan hukum.

"Ini menjadi preseden buruk. Karena itu langkah KPK sangat tepat tak pemuhi pemanggilan Pansus," ujar Erwin.

Ia berpesan agar KPK jangan terpancing untuk melanggar hukum sebagaimana yang diinginkan oleh DPR.

Pansus Hak Angket terhadap KPK menjadwalkan rapat dengar pendapat umum, Senin (19/6/2017), Pukul 14.00 WIB.

Sedianya, Pansus mengagendakan pemanggilan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, untuk dimintai keterangan soal surat pernyataannya.

Akan tetapi, pemanggilan Miryam belum mendapatkan persetujuan dari KPK.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas