Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pimpinan JPK Jawab Tuduhan Gemar Tangani Kasus Recehan

"Itu kalikan saja berapa setahun. Jadi OTT recehan yang kami lakukan bukan benar benar recehan. Ada yang ingin kita selamatkan dari itu" pungkas Laode

Pimpinan JPK Jawab Tuduhan Gemar Tangani Kasus Recehan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji yang juga mantan menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK menjawab pertanyaan wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6/2017). KPK mengumpulkan sejumlah pakar hukum untuk membahas hak angket yang diajukan DPR. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam acara Audiensi dan Diskusi Guru Besar Antikorupsi dengan para pimpinan KPK,  Senin (19/6/2017), Wakil Ketua KPK Laode Syarif kembali menyinggung soal tudingan lembaganya yang sering melakukan ‎Operasi Tangkap tangan recehan.

Menurut Laode di balik OTT recehan itu sebenarnya terdapat nilai miliaran rupiah.

"OTT recehan banyak sekali di media. Dan saya banyak dipertanyakan ngapian itu, KPK OTT recehan yang cuma Rp 10 juta, ngapain juga (OTT) Rp 50 juta. Tapi dibalik recehan itu sebenarnya ada miliaran rupiah," kata Laode di depan para guru besar anti korupsi.

Menurut Laode itulah yang menyebabkan KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam sejumlah kasus.

Ia mencontohkan OTT yang menjaring sejumlah Jaksa di Bengkulu dengan barang bukti uang Rp 10 juta dalam proyek Balai wilayah Sungai Sumatera VII, Bengkulu.

Menurut laode dibalik barang bukti tersebut terdapat dugaan adanya jatah enam persen dari total anggaran proyek tersebut ‎yang akan diberikan pada sejumlah pihak termasuk penegak hukum.

‎"Sebanyak 30 persen untuk internal (punya proyek), 3 persen eksternal (salah satunya aparat penegak hukum) itulah yang ditangkap untuk menyelamatkan 6 persen dari total proyek itu. Itu yang ingin kami kerjakan," katanya.

Laode juga mencontohkan kasus suap panitera pengadilan negeri jakarta utara, Rohadi. Dalam kasus tersebut KPK juga disinggung mengenai nilai kasus tersebut.

‎"Menko Maritim bilang ke pak Agus (ketua KPK), pak Agus, 50 juta KPK yang nangkap kasih aja ke polres aja. Tapi apa yang terjadi di balik 50 juta. Rohadi ini seorang panitera pengadilan, yang menggunakan vorijder, 17 mobil mewah, punya sekolah, punya rumah mewah, dan lainnya," katanya.

Terkahir menurut Laode, yakni kasus yang menyeret Irman Gusman yang saat itu menjabat ketua DPD. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti Rp 100 juta yang menurut sebagian orang recehan.

"Kita mengamankan 100 juta pada saat yang sama kiita mencegahan penambahan Rp 300 rupiah per kg untuk orang tersebut. Enak aja tidak ngapa ngapain, dia telepon ketua Bulog, mengatakan "dia (pengusaha) orang yang baik tolong difasilitasi supaya dia menjadi distributor gula di Sumbar," katanya.

Menurut Laode potensi yang akan didapat Irman cukup besar, tidak hanya Rp 100 juta.

Karena diduga Irman akan mendapatkan komisi Rp 300 dari setiap Kilogram gula yang diimpor oleh perusahaan yang dibantu Irman.

"Itu kalikan saja berapa setahun. Jadi OTT recehan yang kami lakukan bukan benar benar recehan. Ada yang ingin kita selamatkan dari itu" pungkasnya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas