Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

KPK Siap Jika Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Selanjutnya langkah hukum yang bisa ditempuh Setya Novanto yakni mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh penyidik KPK.

KPK Siap Jika Setya Novanto Ajukan Praperadilan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara kepada wartawan terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik, di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017). KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka baru pada kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Setya Novanto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka baru korupsi e-KTP menyusul Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Selanjutnya langkah hukum yang bisa ditempuh Setya Novanto yakni mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya oleh penyidik KPK.

Lantas bagaimana tanggapan dan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi? Menjawab itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo ‎mengaku siap menghadapi Setya Novanto di Praperadilan.

"Tidak ada kata untuk menolak, kalau harus kami hadapi nanti kami hadapi," tambah Agus Rahardjo.

Diketahui, akhirnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus korupsi e-KTP.

Tersangka itu yakni Ketua DPR RI, Setya Novanto ‎yang pada Jumat (14/7/2017) lalu baru saja diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Pengumuman tersangka baru ini diumumkan langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, ‎Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas penetapan tersangka pada Setya Novanto, Agus menyatakan penyidiknya akan terus bekerja menuntaskan kasus tersebut.

Setya Novanto diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaanya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Atas perbuatannya Setya Novanto dijerat dengan
Pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 no 31 th 99 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2002 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas