Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

'Dosa-dosa' Setya Novanto Dalam Kasus e-KTP

Irman dan Sugiharto diketahui korupsi e-KTP sudah direncanakan dalam dua tahap, yakni sejak proses perencanaan

'Dosa-dosa' Setya Novanto Dalam Kasus e-KTP
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

LAPORAN WARTAWAN TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- ‎Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Status tersebut diberikan setelah Ketua DPR itu berkali-kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) mempunyai peran untuk mengendalikan proyek e-KTP melalui pengusaha Andi Agustinus (AA) alis Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP," ucap Agus, Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Beberapa peran Setya Novanto melalui Andi Narogong dalam pelelangan e-KTP yakni mengondisikan dan mengatur pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun Kemendagri.

Sebelumnya dalam fakta persidangan dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto diketahui korupsi e-KTP sudah direncanakan dalam dua tahap, yakni sejak proses perencanaan yakni dalam tahap pengganggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Bahkan Setya Novanto juga diduga sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Atas perbuatan Setya Novanto dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kUHP.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas