Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Perppu Ormas

Langkah Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas Sudah Tepat

Pemerintah telah resmi meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 untuk mengontrol dan menertibkan ormas.

Langkah Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas Sudah Tepat
Tribun Timur/Fahrizal Syam
Ilustrasi penolakan Perppu Ormas. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah resmi meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 untuk mengontrol dan menertibkan ormas.

Tak pelak, kontroversi pun tidak dapat dihindari.

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro mengatakan dalam perspektif kehidupan bernegara, langkah yang diambil pemerintah sudah sangat tepat dan konstitusional bila mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila.

Peraturan ini memiliki payung hukum tertinggi yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (1).

'Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.'

Definisi Perppu dijabarkan kembali pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 1 Angka 4 UU tersebut yang tertera, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa".

"Sehingga objek yang mendesak kehadiran Perppu ini juga jelas yaitu organisasi yang anti-demokrasi dan Pancasila," kata Ngasiman dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2017).

Ngasiman berpandangan demokrasi di Indonesia justru akan terancam apabila Perppu itu tidak diterbitkan.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas