Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Novanto Tersangka, Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub

Nurul mengatakan rapat Partai Golkar memutuskan Novanto tidak diberi sanksi terkait keputusan KPK tersebut.

Novanto Tersangka, Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar menegaskan tidak berencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Meskipun, KPK telah menetapkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Ketua KPK.

Ketua DPP Golkar Nurul Arifin mengatakan pihaknya tetap mematuhi kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Kita lakukan tugas masing-masing. Tidak ada munaslub, jadi itu, justru kita ingin menunjukan Golkar solid di dalam kuat di luar," kata Nurul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Nurul mengatakan rapat Partai Golkar memutuskan Novanto tidak diberi sanksi terkait keputusan KPK tersebut.

"Tidak ada sanksi tidak, itu keputusannya semalam," kata Nurul.

Ketika ditanyakan keberadaan Novanto, Nurul pun menjawabnya. "Sedang on the way kesini," kata Nurul.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

"KPK menetapkan saudara SN sebagai tersangka baru dalam kasus E-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Nama Novanto sendiri telah muncul dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Keduanya merupakan bekas pejabat Kemendagri yang telah duduk di kursi pesakitan.

Novanto disebut-sebut bersama-sama Irman, Sugiharto, Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Drajat Wisnu, Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya, terlibat melakukan korupsi proyek e-KTP.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas