Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Perppu Ormas

Pemerintah Klaim Perhatikan Syarat 'Kegentingan Memaksa‎' Sebelum Keluarkan Perppu Ormas

"Banyak peraturan lama yang justru represif dan ini tidak ada apa apanya,"

Pemerintah Klaim Perhatikan Syarat 'Kegentingan Memaksa‎'  Sebelum Keluarkan Perppu Ormas
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Ilustrasi: Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam melakukan aksi long march dari bundaran Majestik menuju Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Senin (17/7/2017). Dalam aksinya mereka menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017, terkait pembubaran atau pencabutan badan hukum Ormas melalui Kementerian Hukum dan HAM. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbitnya peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diklaim sudah sesuai aturan.

Asisten Deputi Bidang Hukum Kemenkopolhukam, Heni Susila mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sudah memenuhi syarat "kegentingan memaksa" seperti yang tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam hal ini ada kekosongan hukum karena dalam UU 17 tahun 2013, tidak ada penegakan terhadap ormas yang tidak berjalan sesuai dengan falsafah negara Indonesia, ‎untuk itulah menjadi dasar dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ujar Heni di Galeri Nasional, ‎Gambir, Jakarta Timur, Senin, (17/7/2017).

Menurutnya pemerintah tidak sembarangan dalam mengeluarkan Perppu.

Pemerintah sudah menimbang dengan matang berbagai syarat sebelum mengeluarkan aturan pengganti undang undang.

Menurut Heni, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Perppu yang dikeluarkan pemerintahan Joko widodo.

‎"Sepanjang sejarah ‎presiden Jokowi baru mengeluarkan tiga perppu saja. Pemerintahan sebelumnya lebih banyak. Selama ini sudah memperhatikan pasal 22 itu yakni kegentingan yang memaksa," katanya.

Heni juga menampik bila Perppu Nomor 2 tahun 2017 tersebut merupakan aturan yang bersifat represif.

Menurutnya banyak Perppu atau aturan lainnya yang lebih represif ketimbang Perppu Ormas tersebut.

‎"Banyak peraturan lama yang justru represif dan ini tidak ada apa apanya," katanya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas