Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Perppu Ormas

Wiranto Tantang Pihak Tidak Setuju Perppu Ormas Untuk Berdiskusi

"Saya heran, ada upaya seperti ini, upaya untuk penyelematan bangsa, pennyelematan negara, penyelematan NKRI, kok dikecam ramai-ramai,"

Wiranto Tantang Pihak Tidak Setuju Perppu Ormas Untuk Berdiskusi
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jend. TNI. Purn. Wiranto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 dikeluarkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan Perppu tersebut terbit dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017), Wiranto menyebut kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah terlalu lama dibiarkan.

Sementara Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2013, menurutnya tidak memadai.

Ia menyayangkan, keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mendapatkan kecaman.

"Saya heran, ada upaya seperti ini, upaya untuk penyelematan bangsa, pennyelematan negara, penyelematan NKRI, kok dikecam ramai-ramai," ujarnya.

Melalui perppu tersebut, pemerintah berupaya menyederhanakan mekanisme pencabutan keabsahan ormas.

Dalam Perppu tersebut diatur pemerintah melalui kementerian terkait bisa mencabut keabsahan ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Namun, menurut Wiranto proses pengadilan tetap ada.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas