Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Hilangnya Nama Setnov dalam Putusan Sidang E-KTP Jadi Masukan Bagi Komisi Yudisial

KY akan melakukan proses pemeriksaan terkait 'kejanggalan' atas hilangnya nama Setnov yang sebelumnya ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hilangnya Nama Setnov dalam Putusan Sidang E-KTP Jadi Masukan Bagi Komisi Yudisial
Fitri Wulandari
Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhar, saat ditemui di Gedunh Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan kejanggalan terkait hilangnya nama Ketua DPR Setya Novanto dalam pembacaan putusan majelis hakim pada sidang e-KTP Irman dan Sugiharto, akan menjadi masukan bagi pihaknya.

Ia menjelaskan, KY akan melakukan proses pemeriksaan terkait 'kejanggalan' atas hilangnya nama Setnov yang sebelumnya ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"(Jika) publik menilai ada yang janggal, itu menjadi masukan buat KY untuk melakukan proses pemeriksaan," ujar Aidul, saat ditemui di Gedung Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Kendati demikian, ia merahasiakan proses pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh pihaknya tersebut.

Hal tersebut lantaran pihaknya memang diharuskan menjaga kerahasiaan itu.

"Saya tidak bisa buka (sejauh apa prosesnya), karena ada beberapa hal yang kita tutupi untuk kita kerjakan," kata Aidul.

Namun begitu, ia menuturkan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komiso Yudisial telah dimulai.

"Tapi kita sudah mulai (proses pemeriksaannya)," jelas Aidul.

Aidul menyebut pihaknya merekomendasikan putusan kepada Mahkamah Agung (MA), lantaran KY merupakan lembaga yang mengedepankan aspirasi publik.

"Intinya, putusan itu kita rekomendasikan kepada MA, intinya KY akan tetap memperhatikan kepentingan dan aspirasi publik," tegas Aidul.

Sebelumnya, Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan sejumlah nama yang sebelumnya dibeberkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Surat Dakwaan Irman dan Sugiharto.

Nama tersebut yang secara tiba-tiba 'menghilang', yakni Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Jhon Halasan Butar-Butar hanya menyebut tiga nama yang ikut diperkaya dalam proyek itu.

Ketiga nama tersebut yakni politisi Hanura Miryam S Haryani, politisi Golkar Markus Nari serta Ade Komarudin.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas