Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi III DPR Loloskan Lima Calon Hakim Agung, Ini Pertimbangannya

"Lima-limanya kita ambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali."

Komisi III DPR Loloskan Lima Calon Hakim Agung, Ini Pertimbangannya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bambang Soesatyo. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI telah merampungkan seleksi calon hakim agung, Rabu (13/9/2017).

Ada lima calon hakim yang mengikuti seleksi yang sebelumnya telah loloss penyaringan Komisi Yudisial.

Kelima hakim tersebut yakni Muhammad Yunus Wahab, Yasardin, Gazalba Saleh, Kolonel (Chk) Hidayat Manao, dan Yodi Martono Wahyunadi.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut‎ Komisi III DPR RI meloloskan kelima hakim tersebut.

Baca: Kirim Surat Minta Tunda Pemeriksaan Setya Novanto, Fadli Zon Disebut Rusak Marwah Gerindra

"Lima-limanya kita ambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali. Sekarang ini dikhawatirkan akan banyak menumpukan kasus-kasus yang ada di MA," ujar ketua Komisi III Bambang Soesatyo di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/9/2017).

Baca: Luhut Sebut Kondisi Setya Novanto Lemes

Kelima hakim yang lolos tersebut akan mengisi kamar kamar hakim yang telah ditentukan.

‎Yakni: Kolonel (Chk) Hidayat Manao Mengisi kamar peradilan militer. Muhammad Yunus Wahab mengisi kamar peradilan perdata.

Yodi Martono Wahyunadi mengisi kamar peradilan Tata Usaha Negara.

Baca: Penjelasan Fadli Zon Tandatangani Surat Permintaan Penundaan Pemeriksaan Setya Novanto

Gazalba Saleh mengisi kamar peradilan Pidana.‎ Yasardin‎ mengisi kamar peradilan agama.

"Pesan kami calon yang kita putusan dan dipilih dan akan kami tetapkan pada paripurna minggu depan, Jangan lagi nodai MA dengan korupsi," katanya.

Kelima calon yang lolos kemudian akan dibawa ke paripurna sebelum diajukan ke presiden untuk disahkan. Berdasarkan Undan-undang nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung, presiden menetapkan hakim agung dari nama yang disodorkan DPR paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tangal pengajuan nama calon diterima presiden.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas