Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Partai Demokrat Pertimbangkan Jadi ‘Whistleblower’

Hinca Pandjaitan usai memimpin diskusi, mengatakan memunculkan ide untuk menjadi ‘Whistleblower’ dari internal partai kepada KPK jika diperlukan.

Partai Demokrat Pertimbangkan Jadi ‘Whistleblower’
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Ketum Partai Demokrat SBY dan Sekjen Hinca IP Panjaitan menyambut kehadiran Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rangka diskusi sistem integritas parpol di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisioner KPK, Basaria Pandjaitan melakukan pertemuan untuk diskusi mengenai sistem integritas partai politik di Kantor DPP Demokrat yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Kedatangan Basaria, disambut hangat oleh SBY dan juga kader partai lainnya yang juga hadir dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan tersebut selama kurang lebih tiga jam.

“Saya dengan senang menyampaikan, kolaborasi ini berjalan baik. Tiga tahun ini Demokrat berbenah diri dan kami ingin menjadi bagian dari perbaikan negeri ini,”  ucap SBY, Jakarta, Rabu (13/9)

Begitu juga Basaria yang memberikan apresiasi kepada Demokrat yang menjelaskan bahwa dari informasi yang didapatkan olehnya, partai berlambang Mercy itu lah yang terbaik saat ini menerapkan sistem integritas yang dibangun di internal partai.

“Dari informasi yang kami dapat, Demokrat ini paling maju masalah integritas dan malah sudah ada departemen khusus yang berhubungan dengan KPK,” kata dia disambut tepuk tangan dari kader Demokrat yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan usai memimpin diskusi, mengatakan memunculkan ide untuk menjadi ‘Whistleblower’ dari internal partai kepada KPK jika diperlukan.

Bukan tidak mungkin, kata Hinca, partai bersedia untuk memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan suatu perkara tertentu, apabila, dalam kasus tersebut juga melibatkan kader dari partai Demokrat.

“Bisa kami pertimbangkan itu. Apa yang disebut tadi di dalam diskusi mengenai integritas partai, bisa juga dikembangkan bentuknya seperti menjadi Whistleblower,” tukasnya.

Misalnya, kata dia, seorang kepala daerah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, kemudian dana yang diperoleh tersebut diduga untuk kepentingan partai politik, sehingga, partai akan jauh lebih mengerti mengenai informasi sumber dana dan perginya aliran dana itu.

“Iya bisa jadi kan partai justru lebih tahu kan? Makanya itu nanti kami tindaklanjuti di pertemuan-pertemuan berikutnya,” jelas Hinca.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas