Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

HUT TNI

Tentara AS Diduga Menyusup Saat HUT ke-72 TNI, Fadli Zon Minta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

"Kebijakan bebas visa itu, menurut saya, harus betul-betul dievaluasi karena kebijakan itu membuat orang mudah sekali untuk masuk."

Tentara AS Diduga Menyusup Saat HUT ke-72 TNI, Fadli Zon Minta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
TRIBUNNEWS.COM/BIRO PERS
Presiden RI Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjalan kaki bersama menuju lokasi upacara peringatan HUT TNI Ke-72, Kamis (5/10/2017) yang berlangsung di Kota Cilegon, Provinsi Banten. TRIBUNNEWS.COM/Biropers

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon, angkat bicara soal dua Warga Negara Amerika Serikat (AS) yang diduga menyusup saat perayaaan HUT TNI Ke-72 di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) lalu.

Fadli meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa.

Baca: Mengaku Anak Kandung Jaja Miharja, Andi Dibuang Sejak Berumur 40 Hari, Ini Kisahnya

"Kebijakan bebas visa itu, menurut saya, harus betul-betul dievaluasi karena kebijakan itu membuat orang mudah sekali untuk masuk dengan tujuan-tujuan yang belum tentu sebagai wisatawan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, kebijakan bebas visa itu membuat orang mudah sekali untuk masuk dengan tujuan-tujuan yang belum tentu sebagai wisatawan misalnya kejahatan narkoba, terorisme dan tindak kejahatan lainnya yang tidak resiprokal.

Menurutnya, salah satu yang membuat Indonesia sebagai negara mudah sekali disusupi secara fisik adalah kebijakan bebas visa itu.

"Harus benar-benar punya ketelitian ya, jangan sampai ada penyusupan dan sebagainya," kata Fadli.

Sementara itu Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, dirinya pernah menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap orang-perorang yang berkunjung ke Indonesia termasuk pejabat militer maupun non-militer.

Politikus PPP ini menjelaskan, harus ada prioritas pengawasan karena berbeda dengan masyarakat sipil sehingga proses secara hukum harus dikedepankan.

"Ada atau tidak dokumen yang belum dipenuhi orang tersebut dan apakah ada hal-hal yang masuk kategori pelanggaran keimigrasian ataupun tindakan yang mencurigakan misalnya tindakan spionase," katanya.

Dirinya mengatakan, seandainya ada upaya-upaya tersebut maka dibutuhkan sikap tegas karena kalau hanya ingin melihat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI cukup melalui siaran televisi, tidak perlu datang langsung ke lokasi HUT TNI.

Sebelumnya diberitakan, dua orang yang diduga tentara Amerika Serikat (AS) itu berinisial ZM dan BM. Mereka ditangkap karena diduga hendak melakukan penyusupan pada Rabu (4/10/2017) pukul 13.00 WIB kemudian keduanya diinterogasi pihak TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, pihak TNI telah menyerahkan dua tentara tersebut ke Kedubes Amerika Serikat, sesaat setelah dilakukan proses inteogasi.

Menurutnya, terkait sanksi dan sebagainya masih dibahas oleh pihak TNI sebagai akibat perbuatannya itu.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas