Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Susun Legalisasi di Stranas PPK

‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyusun draf legalitasnya dalam program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stran

KPK Susun Legalisasi di Stranas PPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyusun draf legalitasnya dalam program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan nantinya dalam Stranas PPK yang tengah disusun, KPK akan diwakili oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan.

Baca: Tanggapan Komisi III DPR Soal Budi Waseso yang Sarankan Bandar Narkoba Diumpan ke Buaya

Lebih lanjut, Laode M Syarif juga meluruskan pemberitaan di sebuah media online yang memberitakan wacana KPK akan menjadi instansi pemerintah.

Menurut Laode M Syarif , pernyataanya tersebut berkaitan dengan Stranas PPK‎, saat Laode M Syarif hadir sebagai pembicara di Hotel Four Points, pada Senin kemarin.

Kini, pemberitaan di media itu sudah diluruskan. Laode M Syarif menuturkan tidak ada maksud mengenai KPK yang menjadi lembaga pemerintah. Karena KPK merupakan lembaga di bidang pemberantasan korupsi, posisinya berada di luar pemerintah.

"KPK akan menjadi leading agency untuk pelaksanaan Stranas PPK bersama Kantor Staf Presiden Kepresidenan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada hubungannya dengan lembaga ad hoc," ucap Laode M Syarif dalam pesan singkatnya, Rabu (11/10/2017).

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas