Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

KPK Kejar Aset Hasil Korupsi e-KTP di Singapura dan AS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak keberadaan sejumlah aset terkait hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP.

KPK Kejar Aset Hasil Korupsi e-KTP di Singapura dan AS
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendemo tersangka kasus korupsi e-KTP di momen Car Free Day, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melacak keberadaan sejumlah aset terkait hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ini lantaran penyidik mensinyalir ada beberapa aset yang sudah disamarkan di sejumlah negara, seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS).

Baca: Kakak Kandung Andi Narogong Diperiksa untuk Tersangka Anang Sugiana

"Kami melakukan (pelacakan) aset sampai ke luar negeri, bekerja sama dengan penegak hukum di luar negeri," ucap Koordinator Pelaksana Tugas Koordinator Unit Pelacakan Aset Pngelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri, Selasa (11/10/2017) kemarin, di sela-sela diskusi di KPK.

Sejauh ini, menurut Irene, KPK sudah berkoordinasi dengan Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) dan Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dalam mengejar uang korupsi e-KTP yang diduga disamarkan di dua negara itu.

Sayangnya Irene belum mau bicara lebih jauh terkait apa saja pelacakan aset yang tengah dilakukan jajarannya.

Irene menegaskan, pelacakan aset dalam penyidikan kasus e-KTP ini difokuskan pada sejumlah pihak yang diuntungkan dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

"Si a si b dan si c mendapatkan keuntungan berapa? Kemudian keuntungan itu yang kita lakukan pelacakan atas yang bersangkutan, bukan pengadaannya ini," tambahnya.

Diketahui, sejak beberapa bulan lalu, penyidik KPK memang tengah menelusuri aset dan transaksi keuangan Ketua DPR Setya Novanto yang disinyalir terkait dengan korupsi e-KTP.

Sayangnya upaya itu terhenti karena gugurnya status tersangka pada Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

KPK juga mengisyaratkan bakal menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas