Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Fahri: Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Intervensi Hukum yang Jerat Pimpinan KPK

Fahri menilai, saat ini Presiden mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah

Fahri: Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Intervensi Hukum yang Jerat Pimpinan KPK
Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com
Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam bersikap terkait persoalan hukum yang menjerat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri Hamzah menilai, saat ini Presiden mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah dan selalu diseret untuk mengintervensi jika pimpinan KPK tersandung dalam kasus hukum.

"‎Sekarang minta Presiden intervensi kepolisian, hati-hati Pak Jokowi anda bisa masuk ke pasal impeachment (pemakzulan), dari awal sudah diseret, tolong sekarang jangan mau diseret," ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Menurut Fahri, dalam waktu 19 tahun sudah terbangun sistem hukum yang baik di Indonesia, namun kenyataanya jika ada yang melaporkan oknum atapun pimpinan KPK ke pihak penegak hukum, langsung dianggap pasti antek koruptor.

"‎Kartu truf-nya, langsung datang ke Presiden, tanpa disadari Presiden telah diseret pada intervensi hukum, harusnya apa yang terjadi jalan saja, kenapa tidak percaya penyidik, penuntut, pengadilan, ini tidak benar dan harusnya jalan saja,"ujar Fahri.

Baca: JK: Kenapa Novanto Uji Materi UU KPK Setelah Penetapan Tersangka

Lebih lanjut Fahri menilai, KPK juga terlalu dalam mencampuri urusan Presiden, dimana awal menjabat sudah memberikan laporan berupa nilai terhadap nama-nama calon menteri yang akan ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinetnya.

"KPK mencoret daftar nama kabinet awal, ada yang pakai tanda merah, hijau, kuning sehingga Presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya," ucapnya.

 Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi terkait beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Koripsi.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan terkait proses hukum kepolisian tersebut.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas