Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Pakar Hukum: Apa Maksudnya Anggota DPR Punya Imunitas Atas Tindak Pidana Korupsi?

kewenangan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan pasal manapun.

Pakar Hukum: Apa Maksudnya Anggota DPR Punya Imunitas Atas Tindak Pidana Korupsi?
KOMPAS IMAGES
Yenti Garnasih 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mengatakan kewenangan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan pasal manapun.

Hal tersebut dikatakan Yenti untuk menanggapi mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi oleh KPK dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Yenti mengatakan, dalam pasal 20 A huruf (3) UUD 1945 tidak mengatur hak imunitas DPR terhadap tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan Pasal 12 UU KPK, tegas Yenti, itu adalah kewenangan KPK untuk melakukan pencegahan ke luar negeri sudah sesuai dengan aturan.

Sedangkan, hak imunitas dalam UU MD3 tidak berlaku menurutnya, kalau terkait tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi.

Baca: Belum Setahun Suami Meninggal, Beredar Foto Ririn Ekawati Dicium Laki-laki, Netizen Kecewa

"Tentu menjadi bahan pertanyaan apa maksudnya anggota DPR mempunyai imunitas terhadap tindak pidana korupsi? Apakah maksud mereka berarti boleh korupsi tapi tidak boleh diproses?" tegas Yenti kepada Tribunnews.com, Selasa (14/11/2017),

Apalagi semangat bangsa Indonesia adalah memberantas korupsi dengan cepat dan tuntas. Bahkan perkara korupsi didahulukan dari perkara lain jadi sangat tidak relevan kalau mereka punya imunitas atas tindak pidana korupsi.

"Sederhana saja kalau mau imunitas dari proses korupsi harusnya jangan terlibat korupsi," ucapnya.

Kalau merasa tidak korupsi tetapi ternyata oleh penyidik KPK ditemukan ada kaitannya entah itu saksi atau tersangka untuk menyangkalnya ikuti proses hukum.

"Biar nanti pengadilan yang memutuskan apakah terlibat atau tidak bukan berlindung pada anggapan ada hak imunitas," ujarnya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas