Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Polri: Kasus Surat Palsu Pimpinan KPK Berpotensi Dihentikan

Setyo menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dimulai dengan adanya SPDP.

Polri: Kasus Surat Palsu Pimpinan KPK Berpotensi Dihentikan
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memberikan keterangan kepada wartawan terkait teroris Bima di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017). Densus 88 Polri terlibat baku tembak dengan teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat, yanng menyebabkan 2 teroris meninggal dan menyita sejumlah barang bukti. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri membuka kemungkinan untuk menghentikan kasus surat palsu dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengungkapkan bahwa penghentian kasus dimungkinkan jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana.

"Apabila nanti dalam perjalanan ternyata tidak memiliki bukti kuat, maka bisa saja dihentikan dengan SP3," ujar Setyo di Jln Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Setyo menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dimulai dengan adanya SPDP.

Setelah SPDP keluar penyidik akan mencari keterangan sebanyak-banyaknya.

Namun menurut Setyo, dalam proses pencarian keterangan tersebut polisi tidak serta merta langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Baca: Anies Bantah Kinerja PPSU Menurun Mengatasi Banjir Jakarta

"Jadi teman-teman jangan langsung berpikir seperti di KPK, kalau KPK sprindik langsung tersangka. Kalau polri itu SPDP baru beritahu ke kejaksaan bahwa polri sedang menangani sedg menyidik kasus," kata Setyo.

Terkait dengan perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk kembali meminta keterangan saksi ahli lain, Setyo mengungkapkan bahwa hal tersebut akan segera dilaksanakan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

"Ya nanti akan dilaksanakan," ujar Setyo.

Seperti diketahui kasus pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkannya oleh Ketua DPR, Setya Novanto, melalui tim kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, telah naik ke tahap penyidikan.

Laporan tersebut terdaftar melalui salah satu tim kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sandi Kurniawan. Kasus ini ditingkatkan statusnya sejak 7 November 2017 lalu.

Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi ahli selain melaksanakan gelar perkara sebelum akhirnya meningkatkan ke penyidikan.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas