Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Bawaslu Perintahkan KPU Teliti Ulang Dokumen Pendaftaran Pemilu PBB

Selain PKPI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima laporan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Bawaslu Perintahkan KPU Teliti Ulang Dokumen Pendaftaran Pemilu PBB
Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com
Bawaslu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎‎Selain PKPI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima laporan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Bawaslu dalam putusannya memerintahkan KPU untuk meneliti ulang dokumen pendaftaran keikutsertaan PBB dalam Pemilu.

"Penelitian ulang itu harus dilakukan KPU dalam tiga hari sejak putusan Bawaslu dibacakan pada hari Rabu 14 November 2017," kata ketua majelis pemeriksa, Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Dalam putusan tersebut, Bawaslu juga menegaskan bahwa pengisian SIPOL bukanlah syarat pendaftaran bagi parpol untuk ikut Pemilu.

Baca: Hak Siar Asian Games Dibeli, Sandiaga Ingin DKI Pamerkan Destinasi Wisata Terbaik

SIPOL hanyalah alat bantu demi efektifitas kinerja administrasi.

Bawaslu berpendapat bahwa penyerahan dokumen yang lengkap oleh PBB harus lebih diutamakan dibanding pengisian data elektronis melalui SIPOL.

Dengan putusan tersebut, Bawaslu menganulir Surat KPU 20 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan PBB tidak lengkap dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya.

Selanjutnya, dalam waktu tiga hari ke depan, KPU harus meneliti kembali bukti yang diserahkan PBB ke Bawaslu. Dokumen itu terdiri atas 1 DPP PBB, 34 DPW provinsi, 55 DPC kabupaten/kota dan 5000an data dari pengurus kecamatan seluruh tanah air, serta dokumen2 terkait lainnya.

Baca: PT MRT Jakarta - ITB Sepakat Kerjasama Pendidikan dan Penelitian

Setelah penelitian ulang tersebut, KPU harus memutuskan dokumen PBB sudah lengkap atau tidak untuk diloloskan ke tahap berikutnya, yakni keputusan bahwa PBB dan partai2 lainnya ikut Pemilu pada bulan Pebruari 2018 yang akan datang.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang hadir dalam pembacaan putusan Bawaslu itu mengatakan bahwa dokumen yang diserahkan PBB sudah sangat lengkap sebagaimana telah diperiksa dalam sidang Bawaslu.

Karena itu Yusril persilahkan KPU untuk meneliti ulang dokumen yang sudah diserahkan oleh PBB dan dalam tiga hari memutuskan PBB lolos atau tidak untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

"Dari dokumen yang ada, tidak ada alasan KPU tidak meloloskan PBB," tutur Yusril.‎

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas