Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Fraksi PAN DPR Mulai Bersikap: Kalau Novanto Mangkir Lagi Hari Ini, Panggil Paksa Saja!

"‎Saya sarankan kepada Pak Setya Novanto datang saja, tapi mungkin beliau akan datang, kalau tidak (datang) panggil paksa saja," ujar Yandri

Fraksi PAN DPR Mulai Bersikap: Kalau Novanto Mangkir Lagi Hari Ini, Panggil Paksa Saja!
KOMPAS IMAGES
Yandri Susanto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto meminta kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi panggilannya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"‎Saya sarankan kepada Pak Setya Novanto datang saja, tapi mungkin beliau akan datang, kalau tidak (datang) panggil paksa saja," ujar Yandri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Yandri yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PAN‎ berharap Novanto sebagai pimpinan DPR untuk memberikan contoh sebagai pejabat publik yang baik kepada masyarakat maupun anggota DPR lainnya.

"Tidak perlu banyak alasan, hak imunitas, saya kira kurang pas dan yang saya khawatirkan justru malah mencederai lembaga DPR yang sangat kita hormati ini," tutur Yandri.

Menurut Yandri, hak imunitas memang dimiliki seluruh pimpinan maupun anggota DPR, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk kasus terkait teroris dan korupsi, dimana Novanto saat ini diduga melakukan korupsi proyek e-KTP.

"Kasih kesempatan kepada KPK, KPK juga sudah menyampaikan surat kepada Pak Setya Novanto untuk mengklarifikasi, memberikan keterangan dan tidak perlu takut, sampaikan apa adanya," ujar Yandri.

Baca: Empat Kawanan Gasak Minimarket di Pondok Cabe, Dua Tewas Sisanya Ditangkap Hidup-hidup

Baca: Kalau Jatuh Miskin, Bill Gates Ingin Piara Ayam

‎Sementara terkait salah satu alasan Novanto tidak menghadiri panggilan KPK karena masih menunggu uji materi Pasal 20 A Ayat 1 dan 2 UU KPK, yang dilayangkan kuasa hukumnya, dinilai Yandri suatu yang sangat berbeda dan tidak bisa dijadikan alasan mangkir.

"Tidak ada hubungannya, antara proses KPK dan proses MK, ini suatu berbeda, jadi tidak bisa lembaga satu menyandera lembaga lain, tidak perlu banyak alasan," papar Yandri.

‎Pada hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai korupsi e-KTP yang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017).

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas