Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Jokowi Angkat Bicara Soal Pemeriksaan Novanto Harus Izin Presiden

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Jokowi Angkat Bicara Soal Pemeriksaan Novanto Harus Izin Presiden
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto memberikan pidato pembukaan rapat Paripurna DPR masa persidangan II tahun sidang 2017-2018, Rabu (15/11/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo angkat bicara soal mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto dari panggilan pemeriksaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu alasan Novanto tidak menghadiri panggilan lembaga anti rasuah tersebut karena harus mendapatkan izin dari presiden terlebih dahulu.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (15/11/2017

Mantan Gubernur DKI tersebut, memiliki prinsip menyerahkan semua persoalan hukum kepada peraturan yang berlaku dan semuanya sudah diatur menurut undang-undang.

Diketahui Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin Presiden.

Baca: Kereta Bertabrakan di Stasiun MRT Singapura, 25 Orang Cedera

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Pada hari ini, Novanto mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh KPK terkait korupsi e-KTP, dimana dirinya telah ditetapkan kembali menjadi tersangka pada 10 November 2017.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas