Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Pengamat: Sangat Miris Jika Pengacara Setnov Maknai Korupsi Sebagai Tugas Kedewanan

Pasal imunitas anggota DPR, ia tegaskan, tidak dimaksudkan untuk membebaskan parlemen dari tuntutan pertanggungjawaban hukum

Pengamat: Sangat Miris Jika Pengacara Setnov Maknai Korupsi Sebagai Tugas Kedewanan
henry lopulalan/stf
TOPPING OFF GEDUNG BARU GOLKAR Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat "Topping Off" gedung baru Partai Golkar di DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu (12/11). Gedung baru Golkar bernama Gedung Panca Bakti itu untuk menampung seluruh pengurus Partai Golkar baik organisasi internal DPP maupun organisasi sayap Partai Golkar. Warta Kota/henry lopulalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Sikap kubu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto melalui pengacaranya yang mencari-cari pasal dalam Undang-undang (UU) maupun UUD sebagai alasan untuk mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ekspresi kepanikan yang luar biasa.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, upaya-upaya tersebut adalah skenario dalam rangka mengulur-ulur waktu.

Sambil, imbuhnya, mencari jalan untuk bisa melepaskan diri Setnov dari jerat hukum.

"Semua upaya akan ditempuh oleh pengacaranya demi membebaskan sang bos dari bui," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Selasa (14/11/2017).

Hal ini disampaikannnya untuk menangapi manuver-manuver Setnov, termasuk langkah kuasa hukum Setya Novanto yang mengajukan Uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal imunitas anggota DPR, ia tegaskan, tidak dimaksudkan untuk membebaskan parlemen dari tuntutan pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana korupsi.

Imunitas anggota DPR, imbuhnya, dimaksudkan agar melindungi anggota DPR dari pernyataannya selama menjalankan tugas kedewanan dari tuntutan hukum.

"Sangat miris dan cilaka besar jika pengacaranya (Setnov) memahami dan memaknai korupsi merupakan salah satu tugas kedewanan.

Sehingga menjadikan pasal imunitas sebagai alasan untuk tidak mematuhi proses hukum di KPK," tegas Sebastian Salang.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas