Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Perindo Kurangi Jumlah Saksi Demi Percepat Putusan MK

Sidang uji materi (judicial review) pasal 173 Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Partai-pa

Perindo Kurangi Jumlah Saksi Demi Percepat Putusan MK
Istimewa/NET
Gedung MK2 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang uji materi (judicial review) pasal 173 Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terus bergulir di Mahkamah Konstitusi. Partai-partai politik pemohon berharap MK segera melakukan pengambilan keputusan sebelum verfikasi faktual yang dimulai bulan Desember.

Guna mempercepat putusan sejumlah partai politik bersedia mengurangi jumlah saksi dan ahli di persidangan berikutnya, salah satunya ialah Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Baca: BBM Satu Harga Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ilaga

“Pada sidang yang dijadwalkan untuk Perindo, Rabu 29 November 2017, saksi dari kami menjadi 6 orang. Yakni 1 saksi ahli tertulis, 2 saksi ahli hadir dan juga tiga saksi fakta,” kata Ketua DPP bidang Hukum dan Advokasi Partai Perindo Christophorus Taufik di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Sebelumnya terjadi diskusi antara Ketua MK Arief Hidayat dengan sejumlah pemohon, salah satunya tim kuasa hukum Partai Perindo. Diskusi tersebut terkait jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya.

Semula, Perindo berencana mengajukan 3 ahli dan 15 saksi dalam persidangan, namun oleh mahkamah diminta untuk disesuaikan mengingatkan proses persidangan yang perlu dipercepat.

Baca: Relokasi Rumah Ibadah di Proyek Tol Terus Diupayakan Pemkab Batang

Arief mengaku, pihaknya menerima kritik dari sejumlah pihak terkait kinerja mahkamah yang disebutnya lambat dalam memutus suatu perkara. Menurut dia, proses persidangan yang panjang adalah akibat dari terbukanya MK dalam mengakomodir dan mendengarkan keinginan dari para pihak.

“Kemarin ada kritik, ini mahkamah bertele-tele, padahal kan kita harus mendengarkan semua, orang semua ingin didengar,” tambah Arief.

Untuk diketahui, Perindo mengajukan uji materi atau judicial review terhadap UU Pemilu Pasal 173 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas