Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Setya Novanto Bersedia Teken Pencabutan Pembantaran dan Penahanan Lanjutan

Febri Diansyah mengatakan Setya Novanto (SN) tersangka korupsi e-KTP sudah mau menandatangani pencabutan pembantaran

Setya Novanto Bersedia Teken Pencabutan Pembantaran dan Penahanan Lanjutan
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Setya Novanto (SN) tersangka korupsi e-KTP sudah mau menandatangani pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan di rutan KPK, Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Timur.

"Informasi yang kami dapatkan dari Penyidik, SN telah bersedia menandatangai Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan," ucap Febri, Senin (19/11/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan, terhitung 19 November 2017, penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap SN sebagai tersangka.

"Pertanyaan yang diajukan pun direspon dengan wajar.‎ Disampaikan pada yang bersangkutan soal hak-hak tersangka dan perkara yang sedang disangkakan pada SN," ungkap Febri.

Baca: Nurdin Halid: Sebagai Ketua Harian Sekarang Saya Memimpin Organisasi

Febri menambahkan ‎pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan Setya Novanto fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus korupsi e-KTP. Terakhir, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini adalah kali kedua dimana sebelumnya Setya Novanto juga tersangka di kasus yang sama namun status tersangkanya gugur karena menang praperadilan melawan KPK.

‎Dalam kasus ini, Ketua Umum Partai Golkar itu dinilai ikut bersama-sama menerima aliran dana kasus korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012 yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Oleh penyidik, Setya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU 31/99 sebagaimana diubah UU 20/01 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam proses hukumnya, penyidik sempat menerbitkan surat penangkapan, memasukkan Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sampai akhirnya pada Jumat (17/11/2017), KPK resmi menahan Setya Novanto selama 20 hari di Rutan Negara Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari ke depan.

Akibat masih perlu dilakukan pemeriksaan usai perawatan di RS Medika Permata Hijau pasca kecelakaan, penyidik membantarkan penahanan Setya Novanto di RSCM.

Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI), akhirnya pada Minggu (19/11/2017) penyidik menahan Setya Novanto di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas