Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Ini Pertimbangan Hakim Ketua Perkara Setya Novanto Dijabat Ketua Pengadilan

Menurut Ibnu, penetapan majelis hakim memang menjadi hak prerogatif ketua pengadilan.

Ini Pertimbangan Hakim Ketua Perkara Setya Novanto Dijabat Ketua Pengadilan
Eri Komar Sinaga/Tribunnews.com
Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ibnu Basuki Wibowo, di kantornya, Jakarta, Kamis (7/12/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto menjadi hakim ketua yang akan menyidangkan perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan terdakwa Ketua DPR RI Setya Novanto.

Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ibnu Basuki Wibowo mengaku tidak tahu secara rinci mengenai penunjukan Yanto sebagai hakim ketua.

Menurut Ibnu, penetapan majelis hakim memang menjadi hak prerogatif ketua pengadilan.

"Oh itu adalah hak prerogatif ketua. Penetapan majelis prerogatif ketua. Beliau mempertimbangkan itu yang terbaik," kata Ibnu Basuki di kantornya, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Ibnu Basuki mengatakan Yanto memiliki latar belakang yang bagus karena beberapa kali telah menjabat sebagai ketua pengadilan.

Pada dua perkara yang sama untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong, hakim ketua adalah Jhon Halasan Butar Butar.

Baca: KPK Siapkan Dalil Hukum Sampai Dua Gunung di Praperadilan Setya Novanto

Perkara Irman dan Sugiharto sudah dalam tahap banding sementara perkara untuk Andi Narogong masih tahap tuntutan yang akan dibacakan hari ini.

Jhon Halasan Butar Butar tidak lagi memegang kasus tersebut karena mendapat promosi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Sementara empat anggota majelis hakim masih diisi oleh komposisi yang sama.

Keempat hakim anggota tersebut adalah Frangki Tambuwun, Emilia Djaja Subagia dan dua hakim ad hoc Anwar dan Ansyori Syaifuddin.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas