Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

KPK Siapkan Dalil Hukum Sampai ''Dua Gunung'' di Praperadilan Setya Novanto

Bahkan akan menyiapkan dalil hukum dengan maksimal demi mementahkan dalil hukum dari pihak Setya Novanto.

KPK Siapkan Dalil Hukum Sampai ''Dua Gunung'' di Praperadilan Setya Novanto
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Berkas tuntutan Setya Novanto tiba di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/12/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangi sidang praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto.

"Pasti ada strategi khusus, dan rekan-rekan sudah ketahui ada beberapa pemeriksaan dari tersangka yang sudah diperiksa di pengadilan," ujar Setiadi kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jln Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Pihak KPK selaku termohon akan memasukan sejumlah pengakuan di pengadilan kasus E-KTP pada materi jawaban KPK.

Bahkan akan menyiapkan dalil hukum dengan maksimal demi mementahkan dalil hukum dari pihak Setya Novanto.

"Mau modal segunung apapun silakan saja, kalau mereka segunung kami dua gunung. Jadi ga ada masalah mau dalilkan apapun, yang penting tidak menabrak teori hukum," kata Setiadi.

Baca: Palestina: Trump Deklarasikan Perang

Seperti diketahui, Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan pada 15 November 2017 lalu, setelah ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK.

Praperadilan ini merupakan kali kedua untuk Novanto. Novanto pernah berhadapan dengan KPK di praperadilan sebelumnya.

Praperadilan sebelumnya dipimpin oleh Hakim Cepi Iskandar. Dirinya lolos dari status tersangka setelah diputus memenangi praperadilan.

Setelah itu, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada kasus yang sama. Novanto kemudian mengajukan praperadilan kembali.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto diduga bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Setya Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dirinya diduga bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas