Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Hak Angket KPK

Masinton Benarkan Pansus Angket KPK Bertemu Ketua MK di Sebuah Hotel Mewah Jakarta

Namun, Masinton mengaku pertemuan tersebut hanya untuk menanyakan kesediaan Arief diperpanjang masa jabatannya.

Masinton Benarkan Pansus Angket KPK Bertemu Ketua MK di Sebuah Hotel Mewah Jakarta
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengikuti fit and proper test hakim Mahkamah Konstitusi di Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017). Komisi III DPR menggelar fit and proper test jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu membantah ada barter perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan MK terkait hak angket.

Masinton membenarkan adanya pertemuan antara Komisi III DPR yang sebagian besar anggota Pansus Angket KPK dengan Arief di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Ini merupakan sebuah hotel mewah bintang 5 yang ada di ibu kota Jakarta.

Namun, Masinton mengaku pertemuan tersebut hanya untuk menanyakan kesediaan Arief diperpanjang masa jabatannya.

"Ya cuma menanayakan itu, beliau masih mencalonkan (sebagai hakim MK) lagi enggak? Ya beliau bilang mencalonkan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

"Ya begitu, ya sudah itu saja. Enggak ada lobi, deal apa-apa. Enggak ada itu," ujar dia.

Baca: Desmond Sebut Ketua MK Arief Hidayat Gencar Lobi-lobi Dekati Partai Politik

Ia menambahkan, saat itu Komisi III tengah menggelar rapat internal dan berinisiatif untuk mengundang Arief untuk menanyakan kesediaan sekaligus menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan.

Masinton membantah bila dalam pertemuan tersebut dibahas putusan terkait keabsahan hak angket terhadap KPK.

Menurut dia, tak ada aturan yang melarang DPR bertemu dengan hakim konstitusi yang akan diseleksi.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas