Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Dugaan Korupsi Miniplant, Bareskrim Geledah Ditjen Migas

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Migas di Jl HR Rasuna Said Kav. B-5 Jaksel.

Kasus Dugaan Korupsi Miniplant, Bareskrim Geledah Ditjen Migas
net
ilustrasi korupsi 280911 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Migas di Jl HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim untuk mencari bukti-bukti terkait penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kilang LPG Miniplant di Musi Banyuasin tahun anggaran 2013 - 2014 senilai Rp 99.017.000.000.

Dalam penggeledahan tersebut penyidik Bareskrim Polri menyita barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan pembayaran, laptop, komputer, handphone dan flasdisk yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi pembangunan LPG Miniplant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Pembangunan LPG Miniplant di Musi Banyuasin adalah kegiatan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dengan tujuan pembangunan kilang akan memanfaatkan sumber gas di lapangan JATA untuk diolah menjadi LPG dengan tujuan memenuhi kebutuhan LPG di sekitar Musi Banyuasin," ujar Kepala Subdit I Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa dalam keterangan tertulis.

Baca: Dituntut Denda Rp 1 Miliar, Andi Narogong Berharap Divonis Tidak Lebih dari Rp 200 Juta

Proyek pembangunan LPG Miniplant di Musi Banyuasin bersumber dari anggaran APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2013-2014 secara multiyears.

Pembangunanan dilaksanakan PT Hokasa Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp 99.017.000.000,00.

Sebelumnya, pada Oktober 2017 berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri telah menetapkan satu orang tersangka yang merupakan pegawai Ditjen Migas Kementerian ESDM atas nama DC yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pada kasus ini, DC dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas