Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Pertimbangan Lengkap Hakim Tolak Seluruh Eksepsi Setya Novanto

Majelis hakim yang diketuai oleh Yanto mengatakan materi eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan

Pertimbangan Lengkap Hakim Tolak Seluruh Eksepsi Setya Novanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto berjalan saat akan menjalani sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1/2018). Majelis hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak seluruh eksepsi atau keberatan tim penasehat hukum terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2013 Setya Novanto.

Majelis hakim yang diketuai oleh Yanto mengatakan materi eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

Berikut adalah pertimbangan lengkap majelis hakim yang menolak eksepsi Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (5/1/2017).

1. Terkait keberatan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut bukan merupakan materi eksepsi sebagaimanan diatur pasal156 ayat 1 KUHAP melainkan merupakan materi praperadilan.

"Demikian pula penetapan seorang tersangka kedua kali hal tersebut lazim dalam praktik peradilan sepanjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata hakim anggota Frangki Tambuwun.

2. Kerugian keuangan negara yang tidak nyata dan tidak pasti.

Dalam keberatannya, tim penasehat hukum mengatakan ada selisih nilai kerugian negara dalam perkara sebelumnya yakni perkara Irman dan Sugiharo, serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut pihak terdakwa, kerugian keuangan negara ini sesusai dengan perhitungan BPKP berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 11 Mei 2016.

Kerugian negara tersebut juga tidak memperhitungkan penerimaan uang yakni sebesar 7.300.000 dolar Amerika Serikat yang diterima Oleh Novanto, 800.000 Dolar AS diterima Charles Sutanto dan RP 2 juta untuk Tri Sampurno.

Baca: Jasad Wanita Bercadar di Halaman Masjid Terungkap, Namanya Nurul Khotimah Warga Kedungwaru

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas