Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Penuhi Panggilan KPK, Yasonna Laoly Siap Jelaskan E-KTP

"Pokoknya kami memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik," singkat Yasonna.

Penuhi Panggilan KPK, Yasonna Laoly Siap Jelaskan E-KTP
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly usai menjalani pemeriksaan selama empat jam di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Laoly diperiksa diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menggunakan kemeja putih dengan balpoint di sakunya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/1/2018).

‎Kehadiran Yasonna ke KPK, sesuai dengan surat panggilan dari penyidik untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anang Sugiana (ASS) yang kini telah ditahan KPK.

Baca: KPK Sebut Kasus Menghalangi Penyidikan Terhadap Novanto Naik Penyidikan

"Pokoknya kami memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik," singkat Yasonna.

Disinggung soal materi pemeriksaan yang akan disampaikan penyidik, Yasonna meminta awak media bersabar.

Setelah selesai pemeriksaan, dia berjanji akan memberikan keterangan kepada awak media soal pemeriksaan yang dijalaninya.

Baca: Fahri Hamzah: Pak Jokowi Bisa Dituduh Gagal Mengelola Kabinet

Saat ini total ada sekitar 57 saksi yang diperiksa untuk tersangka Anang Sugiana, mereka berasal dari unsur swasta hingga anggota dan mantan anggota DPR RI.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail sempat mempertanyakan hilangnya tiga nama politikus PDI Perjuangan yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Yasonna dalam dakwaan kliennya.

Ganjar dan Yasonna saat proyek e-KTP berjalan duduk di Komisi II DPR sedangkan Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.

Ketiga nama itu, sebelumnya ada pada surat dakwaan tiga terdakwa sebelumnya yakni dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong.

Ketiganya didakwa menerima suap dari proyek e-KTP saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Ganjar disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS, Yasonna 84.000 dollar AS dan Olly 1,2 juta dollar AS.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Ferdinand Waskita
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas