Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Mendagri‎: PT 20 Persen Sudah Sesuai Konstitusi

Menurut Tjahjo, ambang batas 20 persen sudah sesuai dan tidak melanggar aturan. PT 20 persen sudah sesuai konstitusi dan tidak melanggar UUD.

Mendagri‎: PT 20 Persen Sudah Sesuai Konstitusi
Tribunnews.com / Imanuel Nicolas Manafe
Mendagri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebelumnya uji materi tersebut diajukan ‎ Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

Adapun pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Tjahjo, ambang batas 20 persen sudah sesuai dan tidak melanggar aturan. PT 20 persen sudah sesuai konstitusi dan tidak melanggar UUD.

"Masalah persentase itu sudah sesuai konstitusional. Tidak langgar UUD. Toh Pilkada sekarang sama, walaupun proses alot, tapi seluruh parpol dapat penuhi harapan semua," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca: Fahri Hamzah Kritisi Calon Kepala Daerah Hasil Transaksi Singkat Politik, Siapa Dia?

Dengan adanya putusan MK tersebut, Tjahjo mengajak ‎ semua pihak untuk menghormati aturan presidensial treshold tersebut. Putusan MK menurut Tjahjo bersifat final dan mengikat.

Sementara bila ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut menurut Tjahjo merupakan hal wajar.

"Mari hormati putusan MK karena toh pemerintah berikan kesempatan peluang ada proses hukum di MK," katanya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold. Mahkamah menolak uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillu.

Uji materi tersebut diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (Idaman) yang diwakili oleh Rhoma Irama yang berkedudukan sebagai Ketua Umum dan Ramdansyah yang berkedudukan ‎sebagai Sekretaris Jenderal. Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 53/PUU-XV/2017.

"‎Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," kata Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas