Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Ahli Hukum Sebut Praperadilan oleh Pelapor Tak Diatur KUHAP

Ahli Hukum Pidana Universitas Parahiyangan (Unpar), Djisman Samosir dalam persidangan ....

Ahli Hukum Sebut Praperadilan oleh Pelapor Tak Diatur KUHAP
Net
Ilustrasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan oleh pengusaha Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha terhadap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari termohon, Jumat (12/1/2018).

Ahli Hukum Pidana Universitas Parahiyangan (Unpar), Djisman Samosir dalam persidangan menilai gugatan praperadilan terhadap Bareskrim ini melanggar atau bertabrakan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca: ICW Kritik Golkar yang Kabarnya Tunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR

Ia menjelaskan yang menjadi persoalan utama gugatan praperadilan ini adalah Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang dikeluarkan Bareskrim Polri, padahal yang mengajukan praperadilan yakni Gunawan dan Fauzi masih sebagai terlapor statusnya.

"Pelapor atau terlapor itu tidak boleh (Gugat praperadilan), karena tidak diatur dalam KUHAP. Jadi, kalau masih Sprindik diajukan praperadilan itu bertentangan dengan KUHAP," ujarnya.

Menurut dia, dalam KUHAP diatur Pasal 79 bahwa yang boleh mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya. Maka, tidak ‎ada dalam KUHAP disebutkan terlapor untuk mengajukan gugatan praperadilan.

Syarat praperadilan , kata dia, sudah jelas yakni salah tahan, salah tangkap, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi.

“Itu syaratnya untuk bisa mengajukan praperadilan," jelas dia. Ia melanjutkan, perkara yang bisa digugat praperadilan sesuai norma hukum juga adalah perbuatan pidana. Sehingga, soal tata usaha negara (TUN) tidak bisa dipraperadilankan.

"Praperadilan salah satu sarana alat kontrol buat penyidik dan penuntut umum dikhawatirkan ada penyalahgunaan wewenang, maka praperadilan diatur dalam KUHAP. Maka objek diluar hukum pidana ya tidak bisa dijadikan praperadilan, apakah TUN atau lainnya," katanya.

Sementara Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri, Kombes Veris ‎Septiansyah menjelaskan Sprindik merupakan suatu hal yang bisa dijadikan pertanggungjawaban dari penyidik untuk melakukan mekanisme penyidikan atau mencari diperintahkan alat bukti, mencari membuat terang suatu tindak pidana atau nantinya mencari siapa pelaku dari peristiwa pidana itu.

"Jadi belum ada dalam sprindik itu dikatakan oleh ahli belum ada satu nilai kerugian yang diderita oleh orang yang dijadikan sebagai terlapor itu, ‎karena ini masih dalam proses pencarian sehingga beliau mengatakan itu tidak tepat Sprindik dijadikan sebagai objek praperadilan," tandasnya.

‎ Seperti diketahui, Gunawan dan Fauzi menggugat Polri terkait diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017.

Penyidik Polri mengeluarkan Sprindik tersebut menindaklanjuti laporan dari Walfrid Hot Patar S sesuai Nomor Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tanggal 7 April 2017.‎ Status Gunawan dan Fauzi juga masih sebagai terlapor dan saksi, bukan tersangka.

Proses sidang praperadilan masih berlangsung dan diagendakan pekan depan putusan yang dipimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar. Sementara, pihak pengacara atau kuasa hukum pemohon tidak berkenan memberikan keterangan atau tak mau diwawancarai soal gugatannya.‎

Penulis: Ahmad Sabran/Warta Kota

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas