Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Kecewa Verifikasi Faktual, Gerindra: Jokowi Seharusnya Marah ke MK

"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," katanya.

Kecewa Verifikasi Faktual, Gerindra: Jokowi Seharusnya Marah ke MK
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan KPU memverifikasi Faktual partai politik yang akan bertarung di Pemilu 2019.

Putusan MK tersebut mengharuskan KPU memverifikasi bukan hanya kepada partai baru melainkan juga partai lama yang ada di DPR.

Menurut Riza partai lama seharusnya tidak perlu verifikasi.

Selain karena sudah melalui verifikasi sebelumnya, juga sudah ada pengakuan atau legitimasi masyarakat terhadap partai lama dengan perwakilan parlemen.

"‎jadi bagaimana mungkin sebuah parpol yang telah duduk diparlemen yang memiliki legitimasi suara rakyat harus kembali mengikuti verifikasi faktual. Logika sederhana kalau kita mengambil sim mobil harus mengikuti tes di polda katakanlah mendapat sim lalu 5 tahun harus ikut tes mobil lagi. Sangat tidak rasional," ujar Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (12/1/2018).

Menurut Riza putusan MK tersebut sangat tidak bijak. Ditambah lagi, verifikasi faktual membutuhkan biaya yang tidak sedikit bahkan hingga triliunan, ditengah kondisi ekonomi yang harus berhemat.

‎"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," katanya.

Disamping itu menurut Riza, jadwal Pemilu saat ini sangat padat. Pilkada dan Pilpres berdekatan dan bersisian.

‎ Dengan adanya verifikasi faktual, Riza kahwatir KPU tidak memiliki waktu sehingga membuat tahapan pemilu diundur.

‎"Selain itu, berani kah kpu mengambil keputusan yang adil kalau kemudian ada 10 parpol di parlemen ini ada yang tidak lulus verifikasi faktual apa berani kpu memutuskan bahwa parpol itu tidak lulus verifikasi faktual dan tidak boleh mengikuti pemilu 2019. Itukan pertanyaan yang harus dijawab. Punya nyali enggak? Bagaiman sikap pemerintah, lalu bagaiman koalisi pilpres nanti? Kan akan berkurang‎," ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas