Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

KPK Tetap Tunggu Kehadiran Fredrich Hingga Sore Ini

Kami hargai proses etik yang berjalan. Namun rencana pemeriksaan etik tentu tidak boleh juga menunda

KPK Tetap Tunggu Kehadiran Fredrich Hingga Sore Ini
Tribunnews.com / Abdul Qodir
Fredrich Yunadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah angkat bicara soal kuasa hukum Fredrich Yunadi (FY), Sapriyanto Refa yang meminta KPK menghargai proses pemeriksaan etik pada kliennya dengan menunda pemeriksaan.

"Kami hargai proses etik yang berjalan. Namun rencana pemeriksaan etik tentu tidak boleh juga menunda apalagi jika sampai memperlambat proses hukum," ucap Febri, Jumat (12/1/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut soal ketidakhadiran Fredrich Yunadi ‎di panggilan perdana sebagai tersangka ini, menurut Febri penyidik masih akan menunggu hingga sore nanti.

"Surat panggilan sudah disampaikan secara patut. KPK masih menunggu secara patut. KPK masih menunggu FY datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kami tunggu sampai sore ini," katanya.

Baca: 1.200 Personel Keamanan Diterjunkan ke Kantor FB Indonesia

Diketahui, ‎dua tersangka di kasus dugaan menghalangi penyidikan korupsi e-KTP pada Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi (FY) dan ‎Dokter Bimanesh Sutarjo (BST) hari ini, Jumat (12/1/2018) dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK.

Sebelumnya, Fredrich adalah kuasa hukum Setya Novanto namun akhirnya mengundurkan diri.

Sementara Bimanesh adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal dan Hipertensi RS Medika Permata Hijau yang sempat menangani Setya Novanto usai kecelakaan menabrak tiang listrik.

Selain keduanya, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan pada Achmad Rudyansyah, karyawan swasta sebagai saksi untuk Fredrich Yunadi.

Achmad Rudyansyah merupakan satu diantara saksi lainnya yakni Hilman dan Reza Pahlevi yang telah dicegah ke luar negeri oleh KPK selama enam bulan kedepan sejak 8 Desember 2017.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas