Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Polri Tak Ingin Dianggap Melakukan Kriminalisasi Saat Memanggil Calon Kepala Daerah Bermasalah

Dalam rapat gabungan Pilkada di DPR RI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan untuk menghentikan sementara penanganan kasus hukum calon kepala d

Polri Tak Ingin Dianggap Melakukan Kriminalisasi Saat Memanggil Calon Kepala Daerah Bermasalah
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (9/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat gabungan Pilkada di DPR RI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan untuk menghentikan sementara penanganan kasus hukum calon kepala daerah Pilkada serentak.

Usulan penghentian pengusutan kasus hukum pasangan calon sejak ditetapkan hingga pilkada usai tersebut untuk menghormati proses demokrasi agar tidak mengganggu tingkat keterpilihan.‎ Namun usulan tersebut ditolak oleh sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut.

Baca: Video Mesum Bocah dan Wanita Dewasa yang Jadi Viral Itu Diedarkan ke Rusia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman yang hadir dalam rapat tersebut berpandangan tidak semua pelanggaran yang menyangkut kepala daerah dapat dihentikan sementara. Justru sebaliknya pelanggaran tersebut penanganannya harus secepatnya dirampungkan.

"Pelanggaran hukum itu banyak macam macam‎, untuk pidana yang umum kita serahkan kepada penegak hukum. Tapi bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu ada pelanggaran bisa administrasi, pidana yang terjadi pada tahapan‎ Pemilu," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (11/1/2018).

Baca: PAN DKI Jaring Masyarakat untuk Jadi Caleg

‎Arief mengatakan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon kepala daerah harus segera dirampungkan. Agar ada kepastian status pasangan calon karena ada pelanggaran yang sanksinya diskualifikasi.

Diantaranya yakni pelanggaran bila pasangan calon mendaftar menggunakan ijazah palsu, menggunakan politik uang untuk menggiring pemilih, serta berkampanye dengan materi yang bermuatan SARA.

"K‎ami ingin beri pesan pada peserta rapat, ada pelanggaran yang masuk pidana pemilu yang penangannya tidak bisa ditunda. Kalau pidana umum ya silakan," pungkas Arief.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas