Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Senin Depan KPU Rapat dengan DPR Bahas Dampak Putusan MK

Pihaknya pun sudah menjadwalkan konsultasi dengan Komisi II DPR untuk membahas hasil putusan MK tersebut.

Senin Depan KPU Rapat dengan DPR Bahas Dampak Putusan MK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU RI Arief Budiman memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Senin (2/10/2017). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membuka masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum serentak tahun 2019 selama 14 hari kalender, terhitung mulai hari selasa (3/10) hingga Senin (16/10). Dengan ketentuan waktu pendaftaran, hari pertama sampai hari ketigabelas pukul 08-16.00 wib, sedangkan hari keempat belas dari pukul 08.00 hingga pukul 24:00 wib. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, apabila putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan tahapan pemilu berimplikasi terhadap pasal dalam Undang Undang maka pihaknya siap melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi II.

Pihaknya pun sudah menjadwalkan konsultasi dengan Komisi II DPR untuk membahas hasil putusan MK tersebut.

"‎Sudah dijadwalkan, Senin (15/1/2018) besok rapat dengan pembuat UU. KPU sih siap kapan saja diajak rapat," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Arief menuturkan, ‎mulai saat ini hingga Senin besok akan mempersiapkan berbagai macam hal kajian-kajian. Menurutnya, kajian tersebut akan disampaikan pada saat rapat dengan Komisi II DPR.

"KPU tidak mau nanti tindak‎lanjut membuat implikasi hukum lain, yang kalau itu disengketakan kemudian KPU bisa salah," ujarnya.

"Dan bukan hanya‎ berdampak pada teknis Pemilu tapi juga berdampak besar terhadap keseluruhan proses Pemilu ini," katanya.

Baca: Ini Nama-nama Anggota TNI-Polri Yang Maju Dalam Pilkada 2018

Masih kata Arief, pihaknya menghendaki Pemilu di Indonesia pada 2019 harus berjalan tepat waktu. Karena tidak dipungkirinya bahwa risiko terlalu besar akan dihadapi jika terjadi gangguan dalam tahapan Pemilu. 

"Pokoknya Pemilu Indonesia harus berjalan tepat waktu. Dapil, pencalonan ini yang tidak bisa mundur lagi," ujarnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas